Senin, 4 Maret 2013,  di Balai Kota DKI Jakarta

Pada 4 Maret 2013,  jam 07.00 WIB, 30 perwakilan warga dari Muara Baru, Kebon Bayem, Papanggo Ujung, Rawa Gabus Kapuk, Kampung Rawa dan Semper Barat bersama Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) dan Urban Poor Consortium (UPC) mendatangi Balai Kota DKI jakarta, untuk menemui Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi).  Ternyata jadwal Jokowi sangat padat. Pagi itu rapat dengan kepala dinas, dan dilanjutkan rapat dengan Departemen Perhubungan. Untuk itu,  warga kemudian menunggu Jokowi sampai pertemuan dengan Departemen Perhubungan selesai.

Akhirnya, sekitar pukul 14.00 WIB, warga bisa bertemu dan berdialog dengan Jokowi. Staf protokol gubernur meminta hanya 10 orang wakil warga yang dialog dengan Jokowi, sementara warga meminta 30 orang masuk semua. Setelah negosiasi, akhirnya bisa masuk 15 orang. Awalnya pertemuan dibatasi 15 menit saja, karena Jokowi punya banyak acara yang harus dihadiri. Tetapi karena banyaknya agenda yang dibahas, pertemuan memanjang sampai 1 jam.  Dalam pertemuan tersebut, Jokowi ditemani 2 orang staf khususnya yaitu Heru dan Wiryatmo. Dialog dimoderatori Edi Saidi dari UPC.

Masalah dan usulan dari perwakilan warga, serta tanggapan dari Jokowi bisa diringkas sebagai berikut :

  1. 1.       Usulan Penataan Waduk Pluit, Jakarta Utara (juru bicara Karto dan Nenek Della)

Menurut Nenek Della, penataan permukiman waduk Pluit sebaiknya dijadikan bagian dari penataan waduk. Warga merupakan aset kota. Jika warga dipindah jauh maka yang rugi bukan saja warga tetapi juga tempat pelelangan ikan (TPI) dan perusahaan-perusahaan yang berada di sekitar Muara Baru.  Perusahaan tersebut bisa kehilangan tenaga kerja karena sebagian besar karyawan adalah warga Waduk Pluit. Penataan dilakukan in situ (di tempat) dengan cara persegmen. Karto menambahkan, untuk kebutuhan penataan, warga sudah melakukan pendataan secara partisipatif. Namun pendataan belum selesai. Sampai hari ini warga yang sudah terdata 1.200 KK dari total 4000- an KK yang ada di 28 blok. Pendataan mengalami hambatan dari sebagian pengurus RT dan para pemilik kontrakan yang kepentingannya terganggu. Para pemilik kontrakan lebih setuju ganti rugi karena lebih menguntungkan mereka. Untuk mengatasi hal tersebut, JRMK-UPC mengusulkan ada tim gabungan dari kelurahan dan JRMK-UPC untuk melakukan pendataan bersama.

Setelah mendengar usulan ini, Jokowi menanggapi bahwa waduk Pluit tetap harus streril dari permukiman. Informasi dari Basuki (Wagub) ketika bertemu wakil warga  jam 7.30 pagi pada hari yang sama, mengatakan Pemda DKI Jakarta sudah menyiapkan lahan milik Jakpro (samping Tembok Bolong, Muara Baru)  untuk relokasi permukiman warga waduk Pluit. Jokowi setuju untuk dilakukan pendataan bersama antara UPC-JRMK dengan kelurahan Penjaringan. Minggu ini staf Jokowi akan menjadwal pertemuan UPC-JRMK dengan walikota, kecamatan dan kelurahan untuk membahas hal tersebut.

  1. 2.       Usulan Legalisasi RT-RW Kampung informal (juru bicara Furkon, Kebon Bayem)

Ada 6 kampung yang diusulkan untuk dilegalkan RT dan RW-nya, yaitu Kampung Rawa, Kebon Bayem, Papanggo Ujung, Kapuk Empang, Walang, dan Semper Barat. Untuk usulan tersebut, Jokowi meminta waktu karena sedang mengevaluasi proses legalisasi RT di Plumpang dan Kampung Beting. Jika proses di 2 kampung tersebut tidak menemukan kendala yang berarti maka akan dilanjutkan ke kampung-kampung lainnya. Jokowi memiliki data lebih dari 100 kampung yang punya permasalahan sejenis. 6 kampung yang diusulkan oleh UPC-JRMK akan dimasukkan dalam daftar kampung yang akan dilegalisasi berikutnya.

  1. 3.       Kasus warga Rawa Gabus, Kapuk, Cengkareng (juru bicara Wondo)

109 keluarga di RT 13/RW 11,  kelurahan Kapuk kecamatan Cengkareng diancam digusur oleh Perumnas dengan menggunakan preman bayaran. Warga dipaksa segera pindah dengan ganti rugi Rp. 100.000,-/meter.  Setelah mendengar hal tersebut, Jokowi bertanya pada stafnya “Apakah Perumnas memiliki sertifikat?” Kemudian dijawab oleh stafnya bahwa Perumnas tidak memiliki sertififikat atas tanah tersebut, bahkan tidak membayar SPPT kepada Pemda. Perumnas hanya memiliki SK Gubernur pada jamannya Cokropranolo. Mendengar informasi tersebut Jokowi meminta stafnya untuk mempelajari kemungkinan mencabut SK Gubernur tersebut karena kadaluarsa. Jokowi juga mempertimbangkan untuk menarik aset tersebut menjadi milik Pemda dan memberi ruang warga untuk mengajukan sertifikat ke BPN. Selanjutnya Pemda akan mengundang Perumnas minggu ini untuk membahas permasalahan tersebut

Demikian proses dan hasil pertemuan JRMK dan UPC dengan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo.

Jakarta, 4 Maret 2013

.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s